Macam-Macam Sertifikat Di Dunia Konstruksi

Sebelum dilaksanakannya suatu proyek konstruksi, seringkali diminta sertifikat-sertifikat sebagai syarat kelengkapan administrasi. Adapun tujuan sertifikat tersebut adalah untuk memastikan bahwa pelaksana di proyek konstruksi merupakan tenaga kerja/ahli yang memiliki kompetensi, handal, dan berkualitas.

1. Sertifikat Keahlian Kerja (SKA)

Sertifikat Keahlian Kerja atau SKA merupakan sertifikat yang menjadi bukti kompetensi kemampuan profesi tenaga ahli dalam bidang konstruksi. Yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga tertentu sebagai bukti keahlian terhadap salah satu bidang kerja pada sektor konstruksi berdasarkan kualifikasi yang dituang dalam bentuk sertifikat.

Salah satu lembaga yang mengeluarkan SKA adalah asosiasi profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yakni lembaga penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana yang diatur di dalam pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. LPJK sendiri terdiri dari dua kedudukan, yaitu LPJK Nasional dan LPJK Provinsi.

Adapun jenis-jenis klasifikasi keahlian yang mendapatkan sertifikasi dari lembaga asosiasi profesi diantaranya adalah keahlian di bidang Sipil, Arsitektur, Mekanik, Elektrik, Manajemen Pelaksanaan, serta Tata Lingkungan. Dimana terdapat sub bidang keahlian dari masing-masing klasifikasi keahlian.

2. Sertifikat Ketrampilan Kerja (SKT)

Sertifikat Keterampilan Kerja atau disingkat menjadi SKT merupakan bukti kompetensi ketrampilan kerja sebagai pelaksana yang harus dimiliki oleh tenaga kerja/ahli yang bekerja di perusahaan konstruksi untuk dapat ditetapkan sebagai Penanggung Jawab Teknik (PJT).

Sama seperti halnya dengan SKA, SKT juga dikeluarkan oleh asosiasi profesi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

3. Sertifikat Badan Usaha (SBU)

Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan konstruksi di Indonesia harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). Dan syarat memiliki IUJK adalah harus memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) untuk kualifiakasi Kecil & Menengah dan LPJK Nasional (untuk kualfikasi Besar).

Pemberian SBU kepada badan usaha harus melalui tahap penilaian dan verifikasi atas dokumen legalitas dan administrasi perusahaan yang memenuhi persyaratan dan pengalaman proyek yang pernah dikerjakan.

4. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) merupakan surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemeritah Daerah (Pemda) kepada suatu perusahaan jasa konstruksi agar dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi (konsultan), pelaksana konstruksi (kontraktor), atau sebagai pengawas dan perencana konstruksi (konsultan).

5. The International Organization For Standarization (ISO)

The International Organization For Standarization (ISO) merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga non pemerintah yang menetapkan standar internasional di bidang industrial dan komersial.

Meskipun sebenarnya bukanlah sebuah kewajiban bagi suatu perusahaan untuk mematuhi standar ISO, akan tetapi beberapa tender proyek terkadang memerlukan sertifikasi ISO sebagai salah satu persyaratannya. Sertifikasi ISO lebih sering dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin bersaing secara internasional.

Berikut beberapa jenis standar ISO yang sering diterapkan di perusahaan-perusahaan konstruksi di Indonesia, yaitu:

✔️ ISO 9001, yaitu sistem manajemen mutu, dimana karakteristiknya adalah pendekatan proses yang bertujuan meningkatkan efektivitas manajemen mutu.

✔️ ISO 14001, yaitu standar yang berhubungan dengan sistem manajemen lingkungan. Beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam standar ini adalah pengelolaan limbah, penghematan energi, penghematan air, dan penghematan bahan bakar.

✔️ OHSAS 18001, yaitu sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/ K3 (Occupational Health and Safety Management System).